Setelah kementrian sosial mengeluarkan surat keputusan nomor 79 tahun 2019 total 5.227.852 perserta BPJS yang semula bersatus sebagai PBI (penerima bantuan iuran) sejak tanggal 1 Agustus 2019 statusnya berubah menjadi nonPBI artinya peserta kini diharuskan membayar iuran setiap bulannya. Perubahan ini tentu sangat berpengaruh pada masyarakat. Masyarakat yang dalam kondisi sakit dan miskin tentu akan kesulitan untuk membayar iuran karena karena masyarakat yang tidak mampu harus bekerja untuk mendapatkan uang sedangkan untuk bekerja harus dalam kondisi sehat.

Maka perlindungan terhadap masyarakat miskin merupakan tanggung jawab perintah kementrian sosial, dinas sosial dan kementrian kesehatan. Setiap orang berhak yang sama untuk memperoleh akses atas sumber daya kesehatan hal ini tertuang dalam UU NO 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Hal ini juga ditegaskan dalam UU NO 24 tahun 2011 tentang BPJS kesehatan yang mengatakan bahwa pemerintahlah yang memegang tanggung jawab dari hak atas jaminan kesehatan untuk iuran peserta PBI.

 Penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak tahun 2014 telah terjadinya reformasi dalam sistem pembayaran rumah sakit di Indonesia. Salah satu langkah ini adalah penerapan sistem pembayaran yang bersifat prospektif dengan dasar Indonesia Case-Based Groups (INA-CBGs). Meskipun tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya, pelaksanaan INA-CBGs masih menghadapi sejumlah masalah, seperti ketidakcocokan antara tarif INA-CBGs dan biaya yang sebenarnya di rumah sakit, ketidakakuratan dalam pengkodean diagnosis dan tindakan medis, serta tekanan ekonomi yang bisa mengurangi kualitas pelayanan. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan transisi dari INA-CBGs menuju sistem Indonesia Diagnosis Related Groups (iDRG).

Sistem iDRG mengadopsi pendekatan yang didasarkan pada diagnosis, jenis perawatan, tingkat keparahan klinis, serta kompleksitas penyakit yang diderita. Tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam layanan kesehatan, terutama dalam hal biaya, serta memberikan kompensasi yang tepat dan adil bagi rumah sakit, sesuai dengan kategori pasien yang dirawat. iDRG dirancang sebagai perbaikan dari sistem INA-CBGs yang sebelumnya telah diterapkan dengan menambahkan kompleksitas dalam data klinis pasien. Salah satu inovasi dalam mekanisme iDRG adalah penggunaan pengkodean dengan kode IM (Indonesia Modification). Kode IM adalah penyesuaian dari sistem ICD-10-CM. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan pengkodean diagnosis dan tindakan medis dengan kode IM yang lebih sesuai dengan kondisi di Indonesia. Sistem iDRG juga memerlukan kode lisensi agar dapat diselaraskan dengan data yang tersedia. Setiap tindakan yang dilakukan pada pasien perlu berlandaskan pada kode diagnosis dan harus dicatat dengan tepat dalam sistem untuk mencegah kesalahan serta manipulasi data yang dapat merugikan pasien dan rumah sakit.