Sistute (sistem informasi rujukan terintegrasi) adalah sebuah sarana informasi rujukan berbasis elektronik yang dirancang untuk memfasilitasi proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien. Sistute ini diatur dalam PMK nomor 16 tahun 2024 tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan, didalamnya juga menjelaskan rujukan berbasis kompetensi yakni rujukan yang tidak lagi berjenjang (seperti dari puskesmas ke RS tipe D, lalu ke C dan seterusnya), melainkan disesuaikan dengan kebutuhan medis pasien serta kompetensi (kemampuan) dari fasilitas pelayanan kesehatan tujuan. Dengan sistem ini, risiko penumpukan pasien di satu rumah sakit dapat dikurangi karena faskes dengan kompetensi yang sama dapat saling merujuk (rujuk horizontal) untuk memeragakan beban pelayanan. Secara umum proses rujukan diantaranya :

1. Faskes pengirim ( misalnya puskesmas atau RS) mengidentifikasi kebutuhan medis pasien dan disesuaikan faskes tujuannya. 

2. Petugas melakukan input data pasien secara elektronik melalui aplikasi sisrute. Data yang wajib diinput meliputi identitas pasien, diagnosis, kondisi pasien, serta melampirkan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang (laboratorium/radiologi) agar tidak terjadi pemeriksaan ulang

3. Sebelum pasien diberangkatkan, faskes perujuk melakukan komunikasi dengan faskes penerima. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan sumber daya (SDM, tempat tidur, alat kesehatan) dan mendapatkan konfirmasi bahwa faskes tujuan siap menerima pasien, ini bisa dilakukan melalui fitur live chat atau video call dalam aplikasi. 

4. Pasien dirujuk menggunakan alat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan klinisnya (contoh ambulans) dan wajib didampingi oleh tenaga kesehatan yang berkompeten untuk menjamin keselamatan pasien selama proses rujukan. 

5. Setelah tiba, dilakukan serah terima pasien kepada faskes tujuan. Kemudian setelah perawatan selesai dan kondisi pasien stabil, faskes tujuan dapat melakukan rujuk balik ke faskes asal atau faskes yang lebih rendah untuk perawatan lanjutan contohnya kontrol jahitan pasca operasi.

Dengan menggunakan sisture seluruh data tercatat secara nasional dan dapat dipantau oleh dinas kesehatan selain itu penggunaan sisture juga memberikan tingkat keamanan data lebih terjamin dibandingkan media komunikasi lain seperti WhatsApp mengingat hal ini sangat penting untuk perlindungan data pribadi. 

 PRB adalah suatu program untuk memindahkan pelayanan pasien penyakit kronis yang sudah dalam kondisi stabil dari rumah sakit kembali ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) atau puskesmas agar layanan lebih dekat dengan masyarakat dan mengurangi beban antrean di rumah sakit. Jika rumah sakit tetap melayani pasien yang kondisinya stabil (seharusnya sudah menjadi porsi layanan FKTP), maka BPJS Kesehatan berhak untuk tidak membayar klaimnya. Kewajiban rujuk balik ini berdasarkan pada Perpres Nomor 82 tahun 2018 dan Perpres nomor 59 tahun 2024, dimana pasien yang telah dinyatakan stabil wajib dirujuk balik ke FKTP. 

Sebagai pedoman dalam pelaksanaannya telah terbit keputusan menteri kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/1645/2024 didalamnya mengatur kriteria kondisi stabil pasien dan pengelolaan pasien di FKTP. Program ini menargetkan 9 diagnosa utama penyakit kronis diantaranya diabetes melitus, hipertensi, jantung, asma, penyakit paru kronis (PPOK), epilepsi, skizofrenia, stroke, dan sindrom lupus eritematomus. Diagnosa kronis tersebut wajib dirujuk balik jika sudah dalam kondisi stabil, kondisi stabil tersebut tercantum dalam KMK HK.01.07/Menkes/1645/2024, Namun secara umum kriteria stabil adalah sebagai berikut:

1. Melewati fase akut : pasien telah melewati fase akut dan kondisi penyakit terkontrol dengan baik serta tidak mengalami kekambuhan. 

2. Kondisi klinis terkontrol : hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan faktor risiko yang diperlukan sesuai dengan penyakitnya menunjukkan kondisi klinis yang stabil

3. Tidak ada keluhan yang memberatkan : pasien tidak memiliki keluhan atau kelainan klinis yang mengganggu aktivitas fisik dan tidak lagi membutuhkan tatalaksana klinis tingkat lanjut di FKTRL. 

4. Kondisi komorbiditas atau komplikasi : jika pasien memiliki komorbiditas atau komplikasi, kondisi tersebut harus sudah terkontrol dalam 3 bulan terakhir sesuai karakteristik penyakitnya. 

5. Stabilitas pengobatan : telah tercapai dosis pemeliharaan untuk penyakit utama, tidak mengalami efek samping obat yang berarti, dan tidak dalam pengobatan yang membutuhkan pemantauan intensif di FKTRL. 

Jika terjadi perubahan kondisi pada pasien yang tadinya stabil, misalnya tekanan darah yang kembali naik atau munculnya keluhan serta gangguan klinis lainnya yang tidak lagi terkontrol ditingkat pertama maka rujukan ulang ke rumah sakit wajib dilakukan. FKTP diwajibkan menyusun rencana kebutuhan obat dengan akurat menggunakan juknis yang telah ditetapkan, agar ketersediaan obat dapat terjaga sesuai dengan jumlah pasien kronis yang dikelola. Obat PRB ini dibayarkan diluar kapitasi (tarif non - kapitasi) dan puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian akan mendapatkan jasa pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan selain itu FKTP juga bisa bekerjasama dengan satu atau lebih apotek PRB untuk menjamin ketersediaan obat bagi pasien. 

Berdasarkan pada PMK nomor 24 tahun 2022, pemerintah berwenang memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, rekomendasi penurunan status akreditasi (satu tingkat di bawah status akreditasi), hingga pembekuan izin berusaha bagi rumah sakit yang belum mengimplementasikan Rekam Medis Elektronik (RME) dan integritas SATUSEHAT. Dalam rangka mendorong percepatan implementasi dan integrasi tersebut kementrian kesehatan telah mengeluarkan surat himbauan sepanjang 2025 :

• 27 Maret 2025 : Surat Dirjen kesian tentang himbauan percepatan implementasi RME rumah sakit
• 15 April 2025 : Surat Dirjen Kesian tentang percepatan implementasi RME di fasilitas pelayanan kesehatan
• 19 Agustus 2025 : Surat Dirjen keslan terkait dengan percepatan pengiriman data resep, laboratorium, dan radiologi ke platform SATUSEHAT
• 23 September 2025 : Surat Dirjen keslan terkait dengan penyampaian nama rumah sakit sebelum mengirimkan data
• 25 Desember 2025 : Surat Dirjen Keslan mengenai daftar rumah sakit yang belum melakukan implementasi dan interoperabilitas ke dalam SATUSEHAT

Meskipun selama tahun 2025 ada peningkatan intergrasi dan implementasi, namun pertanggal 2 Januari 2026 masih ada 1306 rumah sakit yang masih belum 100% mengirimkan data ke SATUSEHAT oleh karena itu Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menerbitkan surat nomor YM.02.02/D/971/2026 terkait penegakkan regulasi pemberian sanksi administratif. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong rumah sakit agar mempercepat implementasi rekam medis elektronik yang terstandar dan terintegrasi ke dalam sistem kesehatan nasional melalui platform SATUSEHAT. 

Sanksi ini ditujukan pada rumah sakit yang belum terakreditasi dan sudah beroperasi lebih dari 2 tahun, namun belum memenuhi ketentuan penyelenggaraan RME dan pengiriman data modul (6 modul : pendaftaran, diagnostik, resep obat, tebus obat, spesimen labolatorium dan file imaging radiologi) ke platform SATUSEHAT. Jika rumah sakit terkena sanksi maka langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memulihkan status akreditasi atau izin usaha adalah sebagai berikut :

1. Memanfaatkan masa sanggah 3 bulan : Rumah sakit mempunyai waktu 3 bukan setelah surat sanksi ditetapkan untuk melakukan perbaikan atas kewajiban menyelenggarakan RME dan intergrasi SATUSEHAT. 
2. Melakukan Klarifikasi : Rumah sakit wajib mengirimkan permohonan melalui formulir klarifikasi melalui https://s.kemkes.go.id/klarifikasiRME2026
3. Melampirkan bukti penyelenggaraan RME : Dalam formulir tersebut, rumah sakit harus mengirimkan bukti penyelenggaraan RME  berupa Video simulasi RM dan Screenshot capaian pengiriman data ke platform SATUSEHAT
4. Verifikasi oleh kementerian kesehatan : setelah permohonan diterima, kementrian kesehatan akan melakukan verifikasi. Hasil verifikasi diumumkan setelah masa sanggah berakhir
5. Penyesuaian kembali status : Jika hasil verifikasi menunjukkan telah memenuhi ketentuan 100℅ maka lembaga penyelenggaraan akreditasi dan dinas kesehatan akan melakukan penyesuaian kembali terkait status akreditasi atau mengaktifkan kembali izin usaha tanpa melalui proses re akreditasi ulang 

Sanksi ini tidak diberikan untuk Rumah sakit yang berada di wilayah DTPK (daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan), Rumah sakit dengan akses internet buruk atau Rumah sakit yang beroperasi kurang dari 2 tahun.. 

Tenaga PMIK diwajibkan untuk mengumpulkan minimal 50 SKP dalam periode 5 tahun, SKP ini menjadi syarat multak untuk perpanjangan SIP sesuai dengan pedoman pengelolaan yang diatur dalam KMK Nomor 1561 tahun 2024 dan UU Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Pemenuhan SKP bertujuan untuk memastikan tenaga kesehatan melakukan pemutakhiran ilmu dan menjaga kompetensi selama menjalankan pelayanan kesehatan. Berikut adalah ranah pemenuhan SKP :

- Ranah pembelajaran : wajib memenuhi minimal 45℅ dari total SKP (serara 22,5 SKP), yang bisa didapatkan melalui kegiatan pelatihan, seminar, webinar, atau workshop melalui platform LSM pelataran sehat. 

- Ranah pelayanan : wajib memenuhi minimal 35℅ dari total SKP (setara 17,5 SKP), cakupannya adalah kegiatan administratif keprofesian seperti pendaftaran, koding, pelaporan, penyelenggaraan RME, penyimpanan, medikolegal atau pengelolaan rekam medis. Dokumen buktinya berupa rekap kegiatan bulanan (periode 6 bulan atau 1 tahun) yang wajib ditandatangani pimpinan faskes serta dibubuhi stempel resmi. 

- Ranah pengabdian : wajib memenuhi minimal 5℅ dari total SKP (setara 2,5 SKP). Jenis kegiatannya mencakup penyuluhan, penugasan, keterlibatan dalam tim khusus atau relawan (misal tenaga PPIH atau posko kesehatan dengan SK pemerintah), terlibat aktif dalam organisasi profesi serta menjadi narasumber. Jika penyuluhan offline minimal pesertanya adalah 20 orang dibuktikan dengan surat tugas dari pimpinan, berita acara, daftar hadir, serta foto dokumentasi. Jika penyuluhan online melalui media sosial tenaga PMIK dapat membuat video edukasi yang diunggah di akun institusi atau organisasi profesi dengan wajib menampilkan wajah, terdapat suara, dan durasi minimal 3 menit. 

- Ranah tambahan : 15℅ (setara 7,5 SKP) ranah ini tidak terkait pada satu ranah spesifik, melainkan menjadi ruang tumbuh dimana PMIK dapat mengumpulkan kelebihan SKP dari aspek pembelajaran, pelayanan, maupun pengabdian untuk mencapai target 50 SKP tersebut. 

Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor 1117 Tahun 2025 mengenai pedoman koordinasi selisih biaya oleh Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) melalui Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ)

Kebijakan ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat, dengan tetap menjaga kendali mutu dan biaya melalui kolaborasi antara program JKN (BPJS Kesehatan) dan asuransi kesehatan swasta (AKT) agar tercipta ekosistem pembiayaan yang lebih sehat. dengan harapan dapat mengurangi biaya tambahan yang harus ditanggung sendiri peserta saat menginginkan peningkatan kelas perawatan di atas hak manfaat JKN. Secara garis besar, terdapat dua skema utama dalam pelaksanaannya:

1. Skema Pertama (Berjenjang):

Peserta mengikuti prosedur rujukan berjenjang dari FKTP, kecuali dalam kondisi kegawatdaruratan sesuai ketentuan JKN. BPJS Kesehatan berperan sebagai pembayar pertama dengan proporsi 75% dari tarif JKN sesuai kelasnya, sedangkan 175% sisanya menjadi risiko atau tanggung jawab Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) dengan batasan plafon maksimal 250% dari tarif JKN. 

2. Skema Kedua (Sesuai Polis):

Pasien dapat langsung berkunjung ke FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh polis asuransi masing-masing peserta. Seluruh biaya ditanggung oleh AKT, namun tetap dengan memperhatikan batasan plafon maksimal 250% dari tarif JKN. 

implementasi ini memerlukan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara AKT dengan BPJS serta AKT dengan Fasilitas Kesehatan (Faskes). Jika Faskes telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, diwajibkan melakukan adendum PKS yang difasilitasi oleh BPJS Kesehatan untuk menyesuaikan dengan ketentuan teknis yang diatur dalam KMK 1117. Selain ini itu Rumah sakit wajib melakukan integrasi sistem informasi dengan AKT dan BPJS Kesehatan. untuk mendukung one billing system (tagihan satu pintu) dan proses verifikasi kepesertaan yang transparan. 

Pasien wajib memastikan status kepesertaan JKN dalam kondisi aktif sebelum mengakses layanan untuk mendapatkan manfaat selisih biaya dari AKT. sebelum pelayanan kesehatan diberikan rumah sakit memiliki kewajiban untuk menginformasikan ketentuan selisih biaya kepada pasien agar pasien memahami porsi penjaminan masing-masing pihak. 

Kebijakan ini merupakan kolaborasi strategis antara Kemenkes, OJK, BPJS Kesehatan, dan asosiasi rumah sakit/asuransi. Dengan berlakunya Kepmenkes nomor 1117 tahun 2025 ini maka Kepmenkes nomor 1366 tahun 2024 tentang KAPJ resmi dicabut.