adhesiolisis biasanya muncul bersamaan dengan diagnosis atau tindakan lain oleh karena itu tindakan ini sering dianggap bagian integral atau bagian dari akses dari prosedur utama (operatif) yang dilakukan. pelengketan umumnya terjadi karena efek samping dari operasi masa lalu, peradangan kronis atau infeksi berat, Misalnya jika terjadi pada kasus obgyn pelengketan sering disebabkan oleh penyakit organ reproduksi seperti endometriosis (N80.-) atau riwayat operasi sesar (O34.2). Tindakan adhesiolisis bisa dengan beberapa teknik yakni : 

1. Diseksi tumpul : Memisahkan jaringan tanpa memotong, melainkan didorong menggunakan jari tangan, kain kasa, atau alat berujung tumpul

2. Diseksi tajam : Memotong jaringan ikat atau selaput menggunakan alat tajam seperti gunting khusus bedah atau pisau bedah (scalpel) secara presisi.

3. Diseksi energi : Memotong jaringan menggunakan alat modern berbasis panas (seperti alat kauter listrik atau pisau ultrasonik).

Berdasarkan Berita Acara (BA) Kesepakatan Bersama Kemenkes 2019 adhesiolisis wajib OMIT CODE jika dilakukan dengan teknik Blunt Tumpul, Digital (Menggunakan jari tangan), Manual (Manual/tangan), Mechanical (Mekanik biasa) atau Without instrumentation (Tanpa instrumen/alat bedah khusus) aturan ini juga tercantum dalam ICD-9 cm. Oleh karena itu sebagai Coder kita perlu memperhatikan beberapa hal : 

1. Laporan operasi mencantumkan lokasi & luas pelengketan, tingkat kepadatan (grade), dan teknik yang digunakan. 

2. Diagnosa untuk tindakan adhesiolisis telah tegak misalnya Peritoneal adhesions (K66.0) atau Female pelvic peritoneal adhesions (N73.6)

Dalam ICD - 9 Tindakan adhesiolisis ada beberapa code yang bisa dipilih sesuai kondisi pasien : 

1. 54.59 (Other peritoneal adhesiolysis): Digunakan untuk tindakan pembebasan perlengketan perut melalui operasi terbuka (Laparotomi).

2. 54.51 (Laparoscopic peritoneal adhesiolysis): Digunakan jika tindakan pembebasan di rongga perut dilakukan menggunakan kamera kecil (Laparoskopi). 

3. 65.89 (Other lysis of adhesions of ovary and fallopian tube): Pembebasan perlengketan pada ovarium dan tuba falopi melalui operasi terbuka.

4. 65.81 (Laparoscopic lysis of adhesions of ovary and fallopian tube): Pembebasan perlengketan ovarium dan tuba falopi secara Laparoskopi.

5. 68.21 (Lysis of intraluminal adhesions of uterus) / Histereskopi: Khusus untuk membebaskan jaringan parut yang saling menempel di dalam rongga rahim (seperti pada kasus Sindrom Asherman) menggunakan teropong lewat vagina (Histereskopi).

6. 04.49 / 05.29 (Peripheral nerve / Sympathetic nerve adhesiolysis): Pembebasan saraf yang terjepit oleh jaringan perlengketan parut.

7. 59.11 (Laparoscopic lysis of perivesical adhesions): Pembebasan perlengketan yang menempel di sekitar kandung kemih (vesika urinaria) secara laparoskopi.

Meskipun sering muncul bersama tindakan lain adhesiolisis juga bisa menjadi tindakan utama contoh penyumbatan usus (ICD-10 K56.5) dan nyeri panggul kronis (ICD-10 R10.2/K66.0). Prosedur ini juga krusial untuk mengatasi infertilitas tuba (ICD-10 N97.1/ICD-9-CM 65.81) 

 Denda pelayanan bukan iuran melainkan merupakan biaya tambahan yang dikenakan kepada peserta jika mereka mengakses layanan rawat inap dalam kurun waktu 45 hari sejak status kepesertaannya aktif kembali setelah sebelumnya memiliki tunggakan iuran. Besaran denda pelayanan ini dihitung sebesar 5% dari perkiraan biaya paket INA-CBGs (berdasarkan diagnosa dan prosedur awal) untuk setiap bulan tertunggak, dengan batasan maksimal 12 bulan dan nilai denda paling tinggi sebesar Rp30 juta. tata cara perhitungan denda pelayanan mengacu pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Pasal 42 ayat 6. Mekanisme denda di FITRI : 

1. Saat pasien dari IGD atau Rawat jalan perlu di Rawat inap petugas admission akan melakukan pengecekan kepesertaan pasien.

2. Jika pasien memiliki tunggakan, petugas akan menginformasikan bahwa pasien dikenakan denda pelayanan karena mengakses rawat inap dalam kurun waktu 45 hari setelah status kepesertaan aktif kembali (setelah melunasi tunggakan).

3. Petugas rumah sakit melakukan input denda pelayanan di aplikasi SIPP dengan menginput kode ICD-10 (diagnosa) dan Kode groupper INACBG, aplikasi akan langsung menampilkan nominal denda. 

4. Petugas menginformasikan nominal denda yang harus dibayar, Besaran denda sebesar 5% dari perkiraan biaya paket INA-CBG untuk 1 bulan pelayanan. Contoh :

Seorang peserta memiliki tunggakan iuran selama 2 bulan dengan total tagihan iuran sebesar Rp300.000 per 1 Juni 2026. Peserta melunasi tunggakan iuran pada 16 Juli 2026. Pada tanggal 18 Juli 2026 (kurang dari 45 hari setelah tunggakan lunas), peserta tersebut memerlukan tindakan rawat inap di rumah sakit dengan diagnosa usus buntu yang memerlukan operasi dengan estimasi biaya sebesar Rp40.000.000.

5% x 2 bulan x Rp40.000.000 = Rp4.000.000.

Maka nominal denda yang harus dibayar adalah 4.000.000

5. Pasien / Keluarga melakukan pembayaran denda melalui nomor virtual account (VA) peserta.

5. Setelah pembayaran denda selesai, petugas rumah sakit bisa mencetak SEP (Surat Eligabilitas Peserta).

Jika status kepesertaan adalah PBPU maka denda dibayar oleh perusahaan atau pemberi kerja. pembayaran denda pelayanan maksimal 3 kali 24 jam hari kerja (atau sebelum peserta pulang jika dirawat kurang dari 3 hari), maka pelayanan rawat inap peserta tersebut tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. 

Health Facilities Information System (HFIS) adalah salah satu aplikasi BPJS kesehatan yang fungsinya sebagai "biodata digital" Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Aplikasi ini hna bisa diakses oleh BPJS kesehatan, Faskes yang bekerja sama atau faskes yang akan berkerja sama saja, Dengan HFIS petugas di FKTP bisa menentukan rumah sakit rujukan yang tepat untuk pasien. HFIS ini didasarkan pada UU No. 24 Tahun 2011 yang merupakan syarat mutlak untuk kredensial dan tata kelola kerjasama faskes dan BPJS kesehatan. Jika terdapat kegagalan dalam tata kelola HFIS dapat berdampak bisa sangat buruk dalam pelayanan atupun manajemen rumah sakit itu sendiri m, salah satunya cash flow Rumah Sakit karena keterlambatan pembayaran klaim, penyebabnya adalah data profiling dalam HFIS (legalitas dokter, jadwal praktik, sarana prasarana) merupakan acuan untuk validasi sistem e-klaim/vedika.

Contoh : Dokter Sp.KFR mempunyai jadwal dalam HFIS pukul 10.00 wib s.d 14.00 namun karena keterbatasan jumlah alat terapi (seperti Infrared dan Ultrasound) serta lonjakan pasien praktik saat Dokter Sp.KFR selesai melakukan pemeriksaan pukul 14.00 WIB, petugas Fisioterapis baru bisa menyelesaikan tindakan terapi alat pukul 16.30 WIB. Akhirnya saat seluruh berkas rekam medisnya ditagihkan, kemudian verifikator BPJS mencocokkan tanggal dan jam pelayanan dengan profil resmi dokter di HFIS, sistem akan mendeteksi ketidaksesuaian dan memicu pending klaim karena tindakan fisioterapi tersebut terdeteksi dilakukan tanpa pengawasan dari Dokter Sp.KFR dan dikerjakan di luar jam praktik resmi yang terdaftar di HFIS. Berikut beberapa tindak lanjut yang bisa dilakukan untuk kasus tersebut :

1. Mendaftarkan jadwal praktik Dokter Spesialis KFR di HFIS dengan durasi yang lebih panjang (misal: 10.00–17.00 WIB) untuk memayungi hukum jam pelayanan fisioterapis yang sering molor akibat antrean alat. UU Tahun 2020 (Pasal 24) Menyatakan bahwa pelayanan kesehatan harus sesuai standar dan faskes wajib menyediakan informasi data operasional ter-update. Memperpanjang jam di HFIS legal selama dokter Sp.KFR setuju melakukan supervisi umum (on-site).

2. Memperketat sistem IT pada SIMRS Rumah Sakit. Sistem akan otomatis menolak penginputan tindakan klinis jika waktu di komputer terapis sudah melewati batas jam praktik resmi dokter yang terdaftar di HFIS. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Mewajibkan faskes mengintegrasikan data pelayanan kesehatan secara elektronik yang akurat dan transparan demi menunjang keselamatan pasien serta validitas data JKN.

3. Menghitung kapasitas maksimal alat (seperti infrared atau ultrasound) dikalikan durasi terapi per pasien. Jika kuota pelayanan telah menyentuh batas jam, pendaftaran hari itu otomatis ditutup (sold out) dan pasien dialihkan ke hari esok. 

4. Rekrutmen Fisioterapis Paruh Waktu (Part-Time) Khusus Jam Padat Jam pelayanan molor biasanya terjadi karena jumlah terapis sedikit sementara pasien menumpuk di jam yang sama. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Klaster Ketenagakerjaan) yang melegalkan perjanjian kerja paruh waktu/per jam untuk fleksibilitas operasional institusi.

Akreditasi rumah sakit merujuk pada Kepmenkes 1596 tahun 2024, fokus utama kebijakan ini adalah kualitas pelayanan, rumah sakit diharapkan terus menerus melakukan perbaikan mutu yang berkelanjutan sehingga rumah sakit selalu siap menghadapi akreditasi kapan pun. Berikut adalah tahapan proses survei akreditasi rumah sakit :

1. Persiapan (pre-surrvei) : rumah sakit memastikan telah mengimplementasikan upaya continuous quality improvement serta memastikan semua sudah regulasi dan praktik dilapangan sudah sesuai. 

2. Pemilihan lembaga penyelenggara : rumah sakit dapat memilih lembaga penyelenggara akreditasi sesuai keinginannya tanpa intervensi dari kementrian kesehatan. 

3. Pelaksanaan survei : 

- Daring : melibatkan penelusuran dokumen atau bukti-bukti administrasi yang diunggah oleh rumah sakit

- Luring : dilakukan kunjungan lapangan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diberikan dengan kondisi nyata atau implementasi dilapangan. 

4. Penetapan status dan rekomendasi : setelah survei selesai. Akan keluar rekomendasi status akreditasi beserta sertifikasi elektronik yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga penyelenggara akreditasi dan diketahui oleh dirken Yankes

5. Pasca-Akreditasi (tindak lanjut) : rumah sakit wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil survei dalam jangka waktu maksimal 45 hari melalui rencana perbaikan stategis. Lembaga penyelenggara memiliki tanggung jawab untuk memastikan PPS dilaksanakan oleh rumah sakit, sementara kementrian kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan rutin atau sewaktu-waktu. 

Proses ini melibatkan komitmen seluruh civitas hosptalia, pemilik, dan pengawas. Lembaga penyelenggara berperan sebagai perpanjangan tangan kementrian kesehatan untuk mengawal agar capaian kualitas rumah sakit tetap realistis dan sesuai standar. Instrumen akreditasi rumah sakit terdiri dari 16 bab salah satunya adalah manajemen rekam medis dan informasi kesehatan (MRMIK). MRMIK ini dibagi menjadi 13 standar diantaranya : 

- MRMIK 1: Rumah sakit menetapkan proses manajemen informasi untuk memenuhi kebutuhan data internal maupun eksternal.

- MRMIK 2: Semua komponen rumah sakit (pimpinan, PPA, staf) dilatih terkait prinsip manajemen dan penggunaan sistem informasi.

- MRMIK 2.1: Rumah sakit menjaga kerahasiaan, keamanan, privasi, integritas data, serta melindunginya dari kehilangan atau kerusakan.  

- MRMIK 3: Menetapkan tata naskah dan mengelola regulasi internal (kebijakan, pedoman, SOP) serta dokumen eksternal secara konsisten. 

- MRMIK 4: Penyebaran data dan informasi untuk pihak dalam dan luar rumah sakit dilakukan dengan tepat waktu, dengan format dan frekuensi sesuai harapan pengguna. 

- MRMIK 5: Rumah sakit menetapkan unit kerja penyelenggara Rekam Medis Elektronik (RME) yang dikelola oleh penanggung jawab yang kompeten. 

- MRMIK 6: Setiap pasien memiliki satu nomor rekam medis unik (Satu Pasien Satu Nomor RM) yang mencakup pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, dan penunjang. 

- MRMIK 7: Rumah sakit menetapkan isi spesifik, format, dan tata cara pengisian berkas rekam medis. 

- MRMIK 8: PPA yang berwenang mengisi rekam medis diidentifikasi dengan jelas (mencantumkan nama, tanggal, jam, serta tanda tangan/PIN elektronik). 

- MRMIK 9: Rumah sakit menetapkan standar waktu penyelesaian pengisian dan kelengkapan berkas rekam medis. 

- MRMIK 10: Berkas rekam medis disimpan dengan jangka waktu tertentu (retensi) guna menjamin kerahasiaan, keamanan, dan dilakukan pemusnahan sesuai regulasi. 

- MRMIK 11: Dilakukannya audit klinis berkas rekam medis secara berkala untuk evaluasi mutu dan kelengkapan isian asuhan pasien. 

- MRMIK 12: Data dan informasi kesehatan pasien dijaga kerahasiaannya dan hanya diberikan kepada pihak yang berhak atau atas izin pasien. 

- MRMIK 13: Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang terintegrasi untuk mendukung pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data secara akurat.