adhesiolisis biasanya muncul bersamaan dengan diagnosis atau tindakan lain oleh karena itu tindakan ini sering dianggap bagian integral atau bagian dari akses dari prosedur utama (operatif) yang dilakukan. pelengketan umumnya terjadi karena efek samping dari operasi masa lalu, peradangan kronis atau infeksi berat, Misalnya jika terjadi pada kasus obgyn pelengketan sering disebabkan oleh penyakit organ reproduksi seperti endometriosis (N80.-) atau riwayat operasi sesar (O34.2). Tindakan adhesiolisis bisa dengan beberapa teknik yakni : 

1. Diseksi tumpul : Memisahkan jaringan tanpa memotong, melainkan didorong menggunakan jari tangan, kain kasa, atau alat berujung tumpul

2. Diseksi tajam : Memotong jaringan ikat atau selaput menggunakan alat tajam seperti gunting khusus bedah atau pisau bedah (scalpel) secara presisi.

3. Diseksi energi : Memotong jaringan menggunakan alat modern berbasis panas (seperti alat kauter listrik atau pisau ultrasonik).

Berdasarkan Berita Acara (BA) Kesepakatan Bersama Kemenkes 2019 adhesiolisis wajib OMIT CODE jika dilakukan dengan teknik Blunt Tumpul, Digital (Menggunakan jari tangan), Manual (Manual/tangan), Mechanical (Mekanik biasa) atau Without instrumentation (Tanpa instrumen/alat bedah khusus) aturan ini juga tercantum dalam ICD-9 cm. Oleh karena itu sebagai Coder kita perlu memperhatikan beberapa hal : 

1. Laporan operasi mencantumkan lokasi & luas pelengketan, tingkat kepadatan (grade), dan teknik yang digunakan. 

2. Diagnosa untuk tindakan adhesiolisis telah tegak misalnya Peritoneal adhesions (K66.0) atau Female pelvic peritoneal adhesions (N73.6)

Dalam ICD - 9 Tindakan adhesiolisis ada beberapa code yang bisa dipilih sesuai kondisi pasien : 

1. 54.59 (Other peritoneal adhesiolysis): Digunakan untuk tindakan pembebasan perlengketan perut melalui operasi terbuka (Laparotomi).

2. 54.51 (Laparoscopic peritoneal adhesiolysis): Digunakan jika tindakan pembebasan di rongga perut dilakukan menggunakan kamera kecil (Laparoskopi). 

3. 65.89 (Other lysis of adhesions of ovary and fallopian tube): Pembebasan perlengketan pada ovarium dan tuba falopi melalui operasi terbuka.

4. 65.81 (Laparoscopic lysis of adhesions of ovary and fallopian tube): Pembebasan perlengketan ovarium dan tuba falopi secara Laparoskopi.

5. 68.21 (Lysis of intraluminal adhesions of uterus) / Histereskopi: Khusus untuk membebaskan jaringan parut yang saling menempel di dalam rongga rahim (seperti pada kasus Sindrom Asherman) menggunakan teropong lewat vagina (Histereskopi).

6. 04.49 / 05.29 (Peripheral nerve / Sympathetic nerve adhesiolysis): Pembebasan saraf yang terjepit oleh jaringan perlengketan parut.

7. 59.11 (Laparoscopic lysis of perivesical adhesions): Pembebasan perlengketan yang menempel di sekitar kandung kemih (vesika urinaria) secara laparoskopi.

Meskipun sering muncul bersama tindakan lain adhesiolisis juga bisa menjadi tindakan utama contoh penyumbatan usus (ICD-10 K56.5) dan nyeri panggul kronis (ICD-10 R10.2/K66.0). Prosedur ini juga krusial untuk mengatasi infertilitas tuba (ICD-10 N97.1/ICD-9-CM 65.81) 

 Denda pelayanan bukan iuran melainkan merupakan biaya tambahan yang dikenakan kepada peserta jika mereka mengakses layanan rawat inap dalam kurun waktu 45 hari sejak status kepesertaannya aktif kembali setelah sebelumnya memiliki tunggakan iuran. Besaran denda pelayanan ini dihitung sebesar 5% dari perkiraan biaya paket INA-CBGs (berdasarkan diagnosa dan prosedur awal) untuk setiap bulan tertunggak, dengan batasan maksimal 12 bulan dan nilai denda paling tinggi sebesar Rp30 juta. tata cara perhitungan denda pelayanan mengacu pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Pasal 42 ayat 6. Mekanisme denda di FITRI : 

1. Saat pasien dari IGD atau Rawat jalan perlu di Rawat inap petugas admission akan melakukan pengecekan kepesertaan pasien.

2. Jika pasien memiliki tunggakan, petugas akan menginformasikan bahwa pasien dikenakan denda pelayanan karena mengakses rawat inap dalam kurun waktu 45 hari setelah status kepesertaan aktif kembali (setelah melunasi tunggakan).

3. Petugas rumah sakit melakukan input denda pelayanan di aplikasi SIPP dengan menginput kode ICD-10 (diagnosa) dan Kode groupper INACBG, aplikasi akan langsung menampilkan nominal denda. 

4. Petugas menginformasikan nominal denda yang harus dibayar, Besaran denda sebesar 5% dari perkiraan biaya paket INA-CBG untuk 1 bulan pelayanan. Contoh :

Seorang peserta memiliki tunggakan iuran selama 2 bulan dengan total tagihan iuran sebesar Rp300.000 per 1 Juni 2026. Peserta melunasi tunggakan iuran pada 16 Juli 2026. Pada tanggal 18 Juli 2026 (kurang dari 45 hari setelah tunggakan lunas), peserta tersebut memerlukan tindakan rawat inap di rumah sakit dengan diagnosa usus buntu yang memerlukan operasi dengan estimasi biaya sebesar Rp40.000.000.

5% x 2 bulan x Rp40.000.000 = Rp4.000.000.

Maka nominal denda yang harus dibayar adalah 4.000.000

5. Pasien / Keluarga melakukan pembayaran denda melalui nomor virtual account (VA) peserta.

5. Setelah pembayaran denda selesai, petugas rumah sakit bisa mencetak SEP (Surat Eligabilitas Peserta).

Jika status kepesertaan adalah PBPU maka denda dibayar oleh perusahaan atau pemberi kerja. pembayaran denda pelayanan maksimal 3 kali 24 jam hari kerja (atau sebelum peserta pulang jika dirawat kurang dari 3 hari), maka pelayanan rawat inap peserta tersebut tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. 

Health Facilities Information System (HFIS) adalah salah satu aplikasi BPJS kesehatan yang fungsinya sebagai "biodata digital" Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Aplikasi ini hna bisa diakses oleh BPJS kesehatan, Faskes yang bekerja sama atau faskes yang akan berkerja sama saja, Dengan HFIS petugas di FKTP bisa menentukan rumah sakit rujukan yang tepat untuk pasien. HFIS ini didasarkan pada UU No. 24 Tahun 2011 yang merupakan syarat mutlak untuk kredensial dan tata kelola kerjasama faskes dan BPJS kesehatan. Jika terdapat kegagalan dalam tata kelola HFIS dapat berdampak bisa sangat buruk dalam pelayanan atupun manajemen rumah sakit itu sendiri m, salah satunya cash flow Rumah Sakit karena keterlambatan pembayaran klaim, penyebabnya adalah data profiling dalam HFIS (legalitas dokter, jadwal praktik, sarana prasarana) merupakan acuan untuk validasi sistem e-klaim/vedika.

Contoh : Dokter Sp.KFR mempunyai jadwal dalam HFIS pukul 10.00 wib s.d 14.00 namun karena keterbatasan jumlah alat terapi (seperti Infrared dan Ultrasound) serta lonjakan pasien praktik saat Dokter Sp.KFR selesai melakukan pemeriksaan pukul 14.00 WIB, petugas Fisioterapis baru bisa menyelesaikan tindakan terapi alat pukul 16.30 WIB. Akhirnya saat seluruh berkas rekam medisnya ditagihkan, kemudian verifikator BPJS mencocokkan tanggal dan jam pelayanan dengan profil resmi dokter di HFIS, sistem akan mendeteksi ketidaksesuaian dan memicu pending klaim karena tindakan fisioterapi tersebut terdeteksi dilakukan tanpa pengawasan dari Dokter Sp.KFR dan dikerjakan di luar jam praktik resmi yang terdaftar di HFIS. Berikut beberapa tindak lanjut yang bisa dilakukan untuk kasus tersebut :

1. Mendaftarkan jadwal praktik Dokter Spesialis KFR di HFIS dengan durasi yang lebih panjang (misal: 10.00–17.00 WIB) untuk memayungi hukum jam pelayanan fisioterapis yang sering molor akibat antrean alat. UU Tahun 2020 (Pasal 24) Menyatakan bahwa pelayanan kesehatan harus sesuai standar dan faskes wajib menyediakan informasi data operasional ter-update. Memperpanjang jam di HFIS legal selama dokter Sp.KFR setuju melakukan supervisi umum (on-site).

2. Memperketat sistem IT pada SIMRS Rumah Sakit. Sistem akan otomatis menolak penginputan tindakan klinis jika waktu di komputer terapis sudah melewati batas jam praktik resmi dokter yang terdaftar di HFIS. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Mewajibkan faskes mengintegrasikan data pelayanan kesehatan secara elektronik yang akurat dan transparan demi menunjang keselamatan pasien serta validitas data JKN.

3. Menghitung kapasitas maksimal alat (seperti infrared atau ultrasound) dikalikan durasi terapi per pasien. Jika kuota pelayanan telah menyentuh batas jam, pendaftaran hari itu otomatis ditutup (sold out) dan pasien dialihkan ke hari esok. 

4. Rekrutmen Fisioterapis Paruh Waktu (Part-Time) Khusus Jam Padat Jam pelayanan molor biasanya terjadi karena jumlah terapis sedikit sementara pasien menumpuk di jam yang sama. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Klaster Ketenagakerjaan) yang melegalkan perjanjian kerja paruh waktu/per jam untuk fleksibilitas operasional institusi.

Akreditasi rumah sakit merujuk pada Kepmenkes 1596 tahun 2024, fokus utama kebijakan ini adalah kualitas pelayanan, rumah sakit diharapkan terus menerus melakukan perbaikan mutu yang berkelanjutan sehingga rumah sakit selalu siap menghadapi akreditasi kapan pun. Berikut adalah tahapan proses survei akreditasi rumah sakit :

1. Persiapan (pre-surrvei) : rumah sakit memastikan telah mengimplementasikan upaya continuous quality improvement serta memastikan semua sudah regulasi dan praktik dilapangan sudah sesuai. 

2. Pemilihan lembaga penyelenggara : rumah sakit dapat memilih lembaga penyelenggara akreditasi sesuai keinginannya tanpa intervensi dari kementrian kesehatan. 

3. Pelaksanaan survei : 

- Daring : melibatkan penelusuran dokumen atau bukti-bukti administrasi yang diunggah oleh rumah sakit

- Luring : dilakukan kunjungan lapangan untuk memverifikasi kesesuaian antara dokumen yang diberikan dengan kondisi nyata atau implementasi dilapangan. 

4. Penetapan status dan rekomendasi : setelah survei selesai. Akan keluar rekomendasi status akreditasi beserta sertifikasi elektronik yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga penyelenggara akreditasi dan diketahui oleh dirken Yankes

5. Pasca-Akreditasi (tindak lanjut) : rumah sakit wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil survei dalam jangka waktu maksimal 45 hari melalui rencana perbaikan stategis. Lembaga penyelenggara memiliki tanggung jawab untuk memastikan PPS dilaksanakan oleh rumah sakit, sementara kementrian kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan rutin atau sewaktu-waktu. 

Proses ini melibatkan komitmen seluruh civitas hosptalia, pemilik, dan pengawas. Lembaga penyelenggara berperan sebagai perpanjangan tangan kementrian kesehatan untuk mengawal agar capaian kualitas rumah sakit tetap realistis dan sesuai standar. Instrumen akreditasi rumah sakit terdiri dari 16 bab salah satunya adalah manajemen rekam medis dan informasi kesehatan (MRMIK). MRMIK ini dibagi menjadi 13 standar diantaranya : 

- MRMIK 1: Rumah sakit menetapkan proses manajemen informasi untuk memenuhi kebutuhan data internal maupun eksternal.

- MRMIK 2: Semua komponen rumah sakit (pimpinan, PPA, staf) dilatih terkait prinsip manajemen dan penggunaan sistem informasi.

- MRMIK 2.1: Rumah sakit menjaga kerahasiaan, keamanan, privasi, integritas data, serta melindunginya dari kehilangan atau kerusakan.  

- MRMIK 3: Menetapkan tata naskah dan mengelola regulasi internal (kebijakan, pedoman, SOP) serta dokumen eksternal secara konsisten. 

- MRMIK 4: Penyebaran data dan informasi untuk pihak dalam dan luar rumah sakit dilakukan dengan tepat waktu, dengan format dan frekuensi sesuai harapan pengguna. 

- MRMIK 5: Rumah sakit menetapkan unit kerja penyelenggara Rekam Medis Elektronik (RME) yang dikelola oleh penanggung jawab yang kompeten. 

- MRMIK 6: Setiap pasien memiliki satu nomor rekam medis unik (Satu Pasien Satu Nomor RM) yang mencakup pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, dan penunjang. 

- MRMIK 7: Rumah sakit menetapkan isi spesifik, format, dan tata cara pengisian berkas rekam medis. 

- MRMIK 8: PPA yang berwenang mengisi rekam medis diidentifikasi dengan jelas (mencantumkan nama, tanggal, jam, serta tanda tangan/PIN elektronik). 

- MRMIK 9: Rumah sakit menetapkan standar waktu penyelesaian pengisian dan kelengkapan berkas rekam medis. 

- MRMIK 10: Berkas rekam medis disimpan dengan jangka waktu tertentu (retensi) guna menjamin kerahasiaan, keamanan, dan dilakukan pemusnahan sesuai regulasi. 

- MRMIK 11: Dilakukannya audit klinis berkas rekam medis secara berkala untuk evaluasi mutu dan kelengkapan isian asuhan pasien. 

- MRMIK 12: Data dan informasi kesehatan pasien dijaga kerahasiaannya dan hanya diberikan kepada pihak yang berhak atau atas izin pasien. 

- MRMIK 13: Menerapkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang terintegrasi untuk mendukung pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data secara akurat. 

Sistute (sistem informasi rujukan terintegrasi) adalah sebuah sarana informasi rujukan berbasis elektronik yang dirancang untuk memfasilitasi proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien. Sistute ini diatur dalam PMK nomor 16 tahun 2024 tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan, didalamnya juga menjelaskan rujukan berbasis kompetensi yakni rujukan yang tidak lagi berjenjang (seperti dari puskesmas ke RS tipe D, lalu ke C dan seterusnya), melainkan disesuaikan dengan kebutuhan medis pasien serta kompetensi (kemampuan) dari fasilitas pelayanan kesehatan tujuan. Dengan sistem ini, risiko penumpukan pasien di satu rumah sakit dapat dikurangi karena faskes dengan kompetensi yang sama dapat saling merujuk (rujuk horizontal) untuk memeragakan beban pelayanan. Secara umum proses rujukan diantaranya :

1. Faskes pengirim ( misalnya puskesmas atau RS) mengidentifikasi kebutuhan medis pasien dan disesuaikan faskes tujuannya. 

2. Petugas melakukan input data pasien secara elektronik melalui aplikasi sisrute. Data yang wajib diinput meliputi identitas pasien, diagnosis, kondisi pasien, serta melampirkan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang (laboratorium/radiologi) agar tidak terjadi pemeriksaan ulang

3. Sebelum pasien diberangkatkan, faskes perujuk melakukan komunikasi dengan faskes penerima. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan sumber daya (SDM, tempat tidur, alat kesehatan) dan mendapatkan konfirmasi bahwa faskes tujuan siap menerima pasien, ini bisa dilakukan melalui fitur live chat atau video call dalam aplikasi. 

4. Pasien dirujuk menggunakan alat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan klinisnya (contoh ambulans) dan wajib didampingi oleh tenaga kesehatan yang berkompeten untuk menjamin keselamatan pasien selama proses rujukan. 

5. Setelah tiba, dilakukan serah terima pasien kepada faskes tujuan. Kemudian setelah perawatan selesai dan kondisi pasien stabil, faskes tujuan dapat melakukan rujuk balik ke faskes asal atau faskes yang lebih rendah untuk perawatan lanjutan contohnya kontrol jahitan pasca operasi.

Dengan menggunakan sisture seluruh data tercatat secara nasional dan dapat dipantau oleh dinas kesehatan selain itu penggunaan sisture juga memberikan tingkat keamanan data lebih terjamin dibandingkan media komunikasi lain seperti WhatsApp mengingat hal ini sangat penting untuk perlindungan data pribadi. 

 PRB adalah suatu program untuk memindahkan pelayanan pasien penyakit kronis yang sudah dalam kondisi stabil dari rumah sakit kembali ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) atau puskesmas agar layanan lebih dekat dengan masyarakat dan mengurangi beban antrean di rumah sakit. Jika rumah sakit tetap melayani pasien yang kondisinya stabil (seharusnya sudah menjadi porsi layanan FKTP), maka BPJS Kesehatan berhak untuk tidak membayar klaimnya. Kewajiban rujuk balik ini berdasarkan pada Perpres Nomor 82 tahun 2018 dan Perpres nomor 59 tahun 2024, dimana pasien yang telah dinyatakan stabil wajib dirujuk balik ke FKTP. 

Sebagai pedoman dalam pelaksanaannya telah terbit keputusan menteri kesehatan nomor HK.01.07/Menkes/1645/2024 didalamnya mengatur kriteria kondisi stabil pasien dan pengelolaan pasien di FKTP. Program ini menargetkan 9 diagnosa utama penyakit kronis diantaranya diabetes melitus, hipertensi, jantung, asma, penyakit paru kronis (PPOK), epilepsi, skizofrenia, stroke, dan sindrom lupus eritematomus. Diagnosa kronis tersebut wajib dirujuk balik jika sudah dalam kondisi stabil, kondisi stabil tersebut tercantum dalam KMK HK.01.07/Menkes/1645/2024, Namun secara umum kriteria stabil adalah sebagai berikut:

1. Melewati fase akut : pasien telah melewati fase akut dan kondisi penyakit terkontrol dengan baik serta tidak mengalami kekambuhan. 

2. Kondisi klinis terkontrol : hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan faktor risiko yang diperlukan sesuai dengan penyakitnya menunjukkan kondisi klinis yang stabil

3. Tidak ada keluhan yang memberatkan : pasien tidak memiliki keluhan atau kelainan klinis yang mengganggu aktivitas fisik dan tidak lagi membutuhkan tatalaksana klinis tingkat lanjut di FKTRL. 

4. Kondisi komorbiditas atau komplikasi : jika pasien memiliki komorbiditas atau komplikasi, kondisi tersebut harus sudah terkontrol dalam 3 bulan terakhir sesuai karakteristik penyakitnya. 

5. Stabilitas pengobatan : telah tercapai dosis pemeliharaan untuk penyakit utama, tidak mengalami efek samping obat yang berarti, dan tidak dalam pengobatan yang membutuhkan pemantauan intensif di FKTRL. 

Jika terjadi perubahan kondisi pada pasien yang tadinya stabil, misalnya tekanan darah yang kembali naik atau munculnya keluhan serta gangguan klinis lainnya yang tidak lagi terkontrol ditingkat pertama maka rujukan ulang ke rumah sakit wajib dilakukan. FKTP diwajibkan menyusun rencana kebutuhan obat dengan akurat menggunakan juknis yang telah ditetapkan, agar ketersediaan obat dapat terjaga sesuai dengan jumlah pasien kronis yang dikelola. Obat PRB ini dibayarkan diluar kapitasi (tarif non - kapitasi) dan puskesmas yang melakukan pelayanan kefarmasian akan mendapatkan jasa pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan selain itu FKTP juga bisa bekerjasama dengan satu atau lebih apotek PRB untuk menjamin ketersediaan obat bagi pasien. 

Berdasarkan pada PMK nomor 24 tahun 2022, pemerintah berwenang memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, rekomendasi penurunan status akreditasi (satu tingkat di bawah status akreditasi), hingga pembekuan izin berusaha bagi rumah sakit yang belum mengimplementasikan Rekam Medis Elektronik (RME) dan integritas SATUSEHAT. Dalam rangka mendorong percepatan implementasi dan integrasi tersebut kementrian kesehatan telah mengeluarkan surat himbauan sepanjang 2025 :

• 27 Maret 2025 : Surat Dirjen kesian tentang himbauan percepatan implementasi RME rumah sakit
• 15 April 2025 : Surat Dirjen Kesian tentang percepatan implementasi RME di fasilitas pelayanan kesehatan
• 19 Agustus 2025 : Surat Dirjen keslan terkait dengan percepatan pengiriman data resep, laboratorium, dan radiologi ke platform SATUSEHAT
• 23 September 2025 : Surat Dirjen keslan terkait dengan penyampaian nama rumah sakit sebelum mengirimkan data
• 25 Desember 2025 : Surat Dirjen Keslan mengenai daftar rumah sakit yang belum melakukan implementasi dan interoperabilitas ke dalam SATUSEHAT

Meskipun selama tahun 2025 ada peningkatan intergrasi dan implementasi, namun pertanggal 2 Januari 2026 masih ada 1306 rumah sakit yang masih belum 100% mengirimkan data ke SATUSEHAT oleh karena itu Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menerbitkan surat nomor YM.02.02/D/971/2026 terkait penegakkan regulasi pemberian sanksi administratif. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong rumah sakit agar mempercepat implementasi rekam medis elektronik yang terstandar dan terintegrasi ke dalam sistem kesehatan nasional melalui platform SATUSEHAT. 

Sanksi ini ditujukan pada rumah sakit yang belum terakreditasi dan sudah beroperasi lebih dari 2 tahun, namun belum memenuhi ketentuan penyelenggaraan RME dan pengiriman data modul (6 modul : pendaftaran, diagnostik, resep obat, tebus obat, spesimen labolatorium dan file imaging radiologi) ke platform SATUSEHAT. Jika rumah sakit terkena sanksi maka langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memulihkan status akreditasi atau izin usaha adalah sebagai berikut :

1. Memanfaatkan masa sanggah 3 bulan : Rumah sakit mempunyai waktu 3 bukan setelah surat sanksi ditetapkan untuk melakukan perbaikan atas kewajiban menyelenggarakan RME dan intergrasi SATUSEHAT. 
2. Melakukan Klarifikasi : Rumah sakit wajib mengirimkan permohonan melalui formulir klarifikasi melalui https://s.kemkes.go.id/klarifikasiRME2026
3. Melampirkan bukti penyelenggaraan RME : Dalam formulir tersebut, rumah sakit harus mengirimkan bukti penyelenggaraan RME  berupa Video simulasi RM dan Screenshot capaian pengiriman data ke platform SATUSEHAT
4. Verifikasi oleh kementerian kesehatan : setelah permohonan diterima, kementrian kesehatan akan melakukan verifikasi. Hasil verifikasi diumumkan setelah masa sanggah berakhir
5. Penyesuaian kembali status : Jika hasil verifikasi menunjukkan telah memenuhi ketentuan 100℅ maka lembaga penyelenggaraan akreditasi dan dinas kesehatan akan melakukan penyesuaian kembali terkait status akreditasi atau mengaktifkan kembali izin usaha tanpa melalui proses re akreditasi ulang 

Sanksi ini tidak diberikan untuk Rumah sakit yang berada di wilayah DTPK (daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan), Rumah sakit dengan akses internet buruk atau Rumah sakit yang beroperasi kurang dari 2 tahun.. 

Tenaga PMIK diwajibkan untuk mengumpulkan minimal 50 SKP dalam periode 5 tahun, SKP ini menjadi syarat multak untuk perpanjangan SIP sesuai dengan pedoman pengelolaan yang diatur dalam KMK Nomor 1561 tahun 2024 dan UU Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Pemenuhan SKP bertujuan untuk memastikan tenaga kesehatan melakukan pemutakhiran ilmu dan menjaga kompetensi selama menjalankan pelayanan kesehatan. Berikut adalah ranah pemenuhan SKP :

- Ranah pembelajaran : wajib memenuhi minimal 45℅ dari total SKP (serara 22,5 SKP), yang bisa didapatkan melalui kegiatan pelatihan, seminar, webinar, atau workshop melalui platform LSM pelataran sehat. 

- Ranah pelayanan : wajib memenuhi minimal 35℅ dari total SKP (setara 17,5 SKP), cakupannya adalah kegiatan administratif keprofesian seperti pendaftaran, koding, pelaporan, penyelenggaraan RME, penyimpanan, medikolegal atau pengelolaan rekam medis. Dokumen buktinya berupa rekap kegiatan bulanan (periode 6 bulan atau 1 tahun) yang wajib ditandatangani pimpinan faskes serta dibubuhi stempel resmi. 

- Ranah pengabdian : wajib memenuhi minimal 5℅ dari total SKP (setara 2,5 SKP). Jenis kegiatannya mencakup penyuluhan, penugasan, keterlibatan dalam tim khusus atau relawan (misal tenaga PPIH atau posko kesehatan dengan SK pemerintah), terlibat aktif dalam organisasi profesi serta menjadi narasumber. Jika penyuluhan offline minimal pesertanya adalah 20 orang dibuktikan dengan surat tugas dari pimpinan, berita acara, daftar hadir, serta foto dokumentasi. Jika penyuluhan online melalui media sosial tenaga PMIK dapat membuat video edukasi yang diunggah di akun institusi atau organisasi profesi dengan wajib menampilkan wajah, terdapat suara, dan durasi minimal 3 menit. 

- Ranah tambahan : 15℅ (setara 7,5 SKP) ranah ini tidak terkait pada satu ranah spesifik, melainkan menjadi ruang tumbuh dimana PMIK dapat mengumpulkan kelebihan SKP dari aspek pembelajaran, pelayanan, maupun pengabdian untuk mencapai target 50 SKP tersebut. 

Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor 1117 Tahun 2025 mengenai pedoman koordinasi selisih biaya oleh Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) melalui Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ)

Kebijakan ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat, dengan tetap menjaga kendali mutu dan biaya melalui kolaborasi antara program JKN (BPJS Kesehatan) dan asuransi kesehatan swasta (AKT) agar tercipta ekosistem pembiayaan yang lebih sehat. dengan harapan dapat mengurangi biaya tambahan yang harus ditanggung sendiri peserta saat menginginkan peningkatan kelas perawatan di atas hak manfaat JKN. Secara garis besar, terdapat dua skema utama dalam pelaksanaannya:

1. Skema Pertama (Berjenjang):

Peserta mengikuti prosedur rujukan berjenjang dari FKTP, kecuali dalam kondisi kegawatdaruratan sesuai ketentuan JKN. BPJS Kesehatan berperan sebagai pembayar pertama dengan proporsi 75% dari tarif JKN sesuai kelasnya, sedangkan 175% sisanya menjadi risiko atau tanggung jawab Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) dengan batasan plafon maksimal 250% dari tarif JKN. 

2. Skema Kedua (Sesuai Polis):

Pasien dapat langsung berkunjung ke FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh polis asuransi masing-masing peserta. Seluruh biaya ditanggung oleh AKT, namun tetap dengan memperhatikan batasan plafon maksimal 250% dari tarif JKN. 

implementasi ini memerlukan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara AKT dengan BPJS serta AKT dengan Fasilitas Kesehatan (Faskes). Jika Faskes telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, diwajibkan melakukan adendum PKS yang difasilitasi oleh BPJS Kesehatan untuk menyesuaikan dengan ketentuan teknis yang diatur dalam KMK 1117. Selain ini itu Rumah sakit wajib melakukan integrasi sistem informasi dengan AKT dan BPJS Kesehatan. untuk mendukung one billing system (tagihan satu pintu) dan proses verifikasi kepesertaan yang transparan. 

Pasien wajib memastikan status kepesertaan JKN dalam kondisi aktif sebelum mengakses layanan untuk mendapatkan manfaat selisih biaya dari AKT. sebelum pelayanan kesehatan diberikan rumah sakit memiliki kewajiban untuk menginformasikan ketentuan selisih biaya kepada pasien agar pasien memahami porsi penjaminan masing-masing pihak. 

Kebijakan ini merupakan kolaborasi strategis antara Kemenkes, OJK, BPJS Kesehatan, dan asosiasi rumah sakit/asuransi. Dengan berlakunya Kepmenkes nomor 1117 tahun 2025 ini maka Kepmenkes nomor 1366 tahun 2024 tentang KAPJ resmi dicabut. 

 CHF bukan hanya sebuah penyakit tunggal, melainkan suatu sindrom klinis yang ditandai oleh ketidakmampuan jantung untuk memompa darah secara adekuat untuk memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan tubuh. CHF dipicu oleh berbagai faktor, di antaranya:

- Penyempitan arteri koroner yang menyebabkan iskemia dan infark miokard (kematian jaringan otot jantung). 

- Hipertensi (tekanan darah tinggi) yang membebani kerja jantung. 

- Penyakit katup jantung dan kardiomiopati (penebalan/pelebaran lapisan jantung). 

Gagal jantung diKlasifikasi menjadi 2 yaitu:

- Gagal Jantung Kiri: Fokus pada kegagalan ventrikel kiri memompa ke seluruh tubuh, menyebabkan penumpukan cairan di paru-paru (edema paru), sesak napas (dispnea), ortopnea, dan paroxysmal nocturnal dyspnea (PND). 

- Gagal Jantung Kanan: Fokus pada kegagalan ventrikel kanan memompa ke paru-paru, menyebabkan akumulasi cairan sistemik seperti edema pada tungkai, mata kaki, serta asites dan hepatomegali. 

Diagnosis gagal Jantung : 

- Identifikasi Gejala dan Tanda Klinis: Dokter pertama-tama harus mencari tanda khas seperti sesak napas (dyspnea), edema pada kaki, dan peningkatan tekanan vena jugular (JVP). 

- Pemeriksaan Laboratorium (Natriuretic Peptide): Jika dicurigai gagal jantung, dilakukan pemeriksaan kadar NT-proBNP atau BNP. Diagnosis gagal jantung dapat disingkirkan jika nilai NT-proBNP di bawah 125 pg/ml atau BNP di bawah 35 pg/ml. 

- Ekokardiografi (USG Jantung): Pemeriksaan ini krusial untuk menentukan jenis gagal jantung berdasarkan fraksi ejeksi (EF), yaitu HFrEF (EF <40%), HFmrEF (EF 41-49%), dan HFpEF (EF ≥50%). 

Menurut KMK.Hk.01.07/Menkes/4801/2021 tentang PNPK gagal Jantung. Fraksi ejeksi ventrikel kiri normal adalah >50℅ sedangkan abnormalitas ekokardiografi yang sering dijumpai adalah pada nilai ejection fraction abnormal yaitu <40℅