PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) merujuk pada program jaminan kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu atau tidak mampu yang iurannya ditanggung oleh penerintah pusat. status kepesertaan PBI JK bersifat dinamis dan berbasis data Kementerian Sosial, warga dihimbau untuk melakukan pengecekan status secara rutin setiap bulan melalui Instan JKN (Pandawa atau aplikasi Mobile JKN) untuk memastikan kartu tetap aktif saat dibutuhkan. Penyebab Penonaktifan Peserta PBI JK dapat dinonaktifkan apabila dianggap sudah mampu (berada di Desil 6-10), data NIK tidak padan, atau tidak lagi memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin berdasarkan data terbaru dari Kementerian Sosial.

Berikut adalah mekanisme dan syarat untuk melakukan reaktivasi kepesertaan PBI JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) yang sudah nonaktif:

Syarat Utama Reaktivasi:

1. Status Ekonomi: Peserta harus tergolong masyarakat tidak mampu yang berada di Desil 1 sampai 5.

2. Durasi Nonaktif: Reaktivasi hanya dapat diproses jika status kepesertaan nonaktif dalam kurun waktu 6 bulan terakhir.

3. Kondisi Mendesak: Peserta harus dalam kondisi sakit dan membutuhkan akses layanan kesehatan.

Alur Pengajuan:

1 Lokasi Pengajuan: Proses pengajuan dapat dilakukan melalui kantor kelurahan setempat atau langsung ke Dinas Sosial.

2. Verifikasi Sistem: Pengajuan akan diproses melalui aplikasi SIKS-NG, kemudian diverifikasi dan disetujui oleh Pusdatin (Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial) sebelum akhirnya disetujui oleh BPJS Kesehatan agar status kembali aktif.

Kondisi "gagal" dalam konteks reaktivasi PBI JK terjadi ketika seseorang tidak memenuhi kriteria verifikasi. Beberapa alasan kegagalan tersebut meliputi:

- Ketidaksesuaian Data (Desil): Peserta yang dinonaktifkan berada di Desil 6-10 atau dianggap sudah mampu berdasarkan data Kementerian Sosial, sehingga tidak memenuhi syarat untuk direaktivasi ke segmen PBI.

- Data Tidak Padan: Status gagal juga dapat terjadi jika NIK tidak padan, atau individu tersebut terindikasi sebagai keluarga ASN, TNI, Polri, atau memiliki indikasi lain yang tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan.

- Syarat Administrasi Tidak Terpenuhi: Jika proses reaktivasi melalui Dinas Sosial/Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) tidak disetujui oleh Pusdatin, maka pengajuan tersebut tidak dapat diproses.

- Status Kepesertaan Lain: Seseorang bisa gagal mendaftar sebagai peserta PBI atau UHC jika mereka masih terdaftar sebagai peserta aktif di segmen lain, seperti BPJS Perusahaan atau Mandiri kelas tinggi..

Jika pengajuan reaktivasi PBI JK gagal, solusi alternatif peserta dapat mendaftar sebagai peserta PD Pemda (jika memenuhi syarat lokal) atau menjadi peserta mandiri yang berbayar. Jika seseorang berada di Desil 6-10 (dianggap mampu), maka reaktivasi PBI JK tidak dapat dilakukan. Langkah yang disarankan adalah mencoba melakukan usulan penurunan desil terlebih dahulu.